Minggu, 26 Februari 2012

Akuntabilitas Eksistensi Organisasi Non Pemerintah dalam Perspektif Governance (Studi Terhadap Yayasan Lembaga Pembinaan Masyarakat Desa Lampung)

Oleh: Dedi Hermawan, Sumartono, Susilo Zauhar dan M.R. Khairul Muluk

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami akuntabilitas keberadaan Ornop YLPMD lampung dengan paradigma governance. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan grounded research dengan alasan untuk membangun teori, khususnya teori substantif, yang berasal dari data. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa akuntabilitas eksistensi organisasi YLPMD Lampung yang diwujudkan melalui mekanisme: 1) Kejelasan guiding philosophy, visi, misi dan tujuan organisasi; 2) Kejelasan status hukum organisasi; 3) Kejelasan struktur organisasi, fungsi dan relasi antar struktur organisasi; 4) Aturan formal kepemimpinan dalam organisasi; dan 5) Aturan dan pelaksanaan mekanisme pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban. Hasil penelitian ini juga memberikan informasi bahwa melalui pelaksanaan mekanisme-mekanisme telah mendekatkan Ornop YLPMD Lampung pada nilai-nilai seperti trust, responsiveness, iklim berorganisasi sehat, legalitas dan legitimasi publik, kejelasan arah organisasi, rule and laws, dan penerimaan stakeholders dan masyarakat.
Sebagai temuan penelitian, studi ini mengajukan suatu proposisi bahwa ketika Ornop menjalankan mekanisme akuntabilitas keorganisasian melalui kejelasan guiding philosophy, visi, misi dan tujuan dengan landasan persoalan nyata masyarakat; status hukum; struktur, fungsi, dan relasi antar struktur berbasis fokus kerja; kepemimpinan yang kuat secara ideologi civil society, jaringan, dan kebersamaan; dan mekanisme pengambilan keputusan, dan pertanggungjawaban. Ornop dapat menggunakan nilai-nilai akuntabilitas seperti trust, responsiveness, iklim berorganisasi sehat, legalitas dan legitimasi publik, kejelasan arah organisasi, rule and laws, dan penerimaan stakeholders dan masyarakat.


Kata kunci: Governance, Akuntabilitas, Ornop

Diterbitkan dalam Jurnal Borneo Administrator Akreditasi LIPI No.: 311/Akred-LIPI/P2MBI/10/2010
Edisi: Vol. 7 No. 1 Tahun 2011 ISSN: 1858-0300 Halaman: 45-69
Penerbit: PKP2A III LAN

Selengkapnya: Akuntabilitas.pdf (2.84 MB)
Download link:
http://www.ziddu.com/download/18730112/Akuntabilitas.pdf.html

Selasa, 21 Februari 2012

Reformasi Menuju Birokrasi yang Partisipatoris

Oleh: M.R. Khairul Muluk

Pergeseran paradigma administrasi public dari new public management menuju new public service menandai munculnya era pemerintahan yang demokratis. Era ini menuntut kondisi active citizenship yang menempatkan masyarakat sebagai pemilik pemerintahan. Era ini ditandai dengan adanya partisipasi masyarakat yang efektif dalam administrasi publik. Namun demikian, dukungan terhadap partisipasi masyarakat tidak lantas menyebabkan kondisi partisipatif secara otomatis berlangsung dalam pemerintahan karena ada banyak persoalan yang bisa saja menghambat.

Keyword: new public service, democratic public administration, participatory problem, active citizenship

Diterbitkan pada Jurnal Politika (Jurnal Pencerahan Politik Untuk Demokrasi).
Edisi: Volume 1 No.1 1April 2008 ISSN: 0216-9193 No.2 Halaman: 65.
Penerbit: Akbar Tanjung Institute.

Selengkapnya: Reformasi Birokrasi.pdf (157.52 KB)
Download link:
http://www.ziddu.com/download/18668070/ReformasiBirokrasi.pdf.html

Senin, 20 Februari 2012

Dari Good ke Sound Governance: Pendorong Inovasi Administrasi Publik


Oleh: M.R. Khairul Muluk

The concept of good governance appeared to negate the traditional forms of government. There are two style of governance: market and participatory governance. This concept has involved government, civil society, and private sector with some ideal principles such as accountability, transparency, participation, and decentralization. Sound governance is used to solve the deficiency of good governance. As a new concept, sound governance transcends all other concept of governance and encourages new dimension: globalization, local values, and innovation in policy and administration. Innovation is central point for sound governance.

Keyword: sound governance, globalization, local value, innovation.

Tulisan ini disajikan dalam bentuk buku melalui Konferensi Administrasi Negara ke 2 di Universitas Airlangga Surabaya.
ISBN: 978-979-756-668-5 Edisi Pertama Halaman: 41, Juni 2010.
Penerbit: Graha Ilmu Yogyakarta.

Selengkapnya: Inovasi Administrasi Publik.pdf (99.28 KB)
Download link:

http://www.ziddu.com/download/18654061/InovasiAdministrasiPublik.pdf.html

The Archetype of Public Participation System in Indonesian Local Government

Oleh: M.R. Khairul Muluk

Participatory local government in Indonesia has not yet been truly achieved despite the imposition of various decentralization policies. Serious measures should be taken to arrange effective strategy based on comprehensive academic analysis. Using system thinking method, the archetype providing short description and overall comprehension. This research recognized that public participation in local government is a complex system consists of various sub-systems. Simplification of the system of public participation for local government shows that the archetype is limits to growth. This comprises of two loops: reinforcing community and balancing elite loop. Limiting factor for the system is central government support while the leverage is local elite’s role. The solution for improving public participation in local government is releasing the limiting factor or pushing the leverage.

Keywords: public participation, local government, system thinking, limits to growth.

Tulisan ini disajikan dalam bentuk buku melalui Konferensi di Kyoto University Jepang pada 11-12 Desember 2010.
ISSN: 1884-8850 Halaman: 147, Desember 2010.
Penerbit: Kyoto University
.

Selengkapnya: Archetype.pdf (90.99 KB)
Download link:

http://www.ziddu.com/download/18653992/Archetype.pdf.html

Bridging Globalization and Localization Through Digital Government


Oleh: M.R. Khairul Muluk

The implementation of decentralization policies in reformation era has encouraged to localize implementation of the most government functions. Is the localization contrary to the globalization? Globalization is surely going to cause dividing the world in two parts, namely parts of the connected and isolated parts. Localization has a big chance to create an isolated hemisphere, although it is not always so. There is still a space for localization to take benefits of globalization. By changing from the way of local government to digital government which accompanied by a global vision and creating the excellence concept, competence, and connections, glocalization can be realized.

Keyword: digital government, globalization, local government

Tulisan ini disajikan dalam bentuk buku melalui International Seminar on Globalization: Social Cost and Benefits for The Third World.
ISBN: 979-498-5303 Pages: 178, 9 February 2010.
Penerbit: Fisip. Univ Sebelas Maret Surakarta.

Selengkapnya: Globalization and Localization.pdf (67.61 KB)
Download link:
http://www.ziddu.com/download/18653966/GlobalizationandLocalization.pdf.html