Era Reformasi membawa angin perubahan yang besar dalam pemerintahan daerah di Indonesia. Perubahan dari structural efficiency model (sebagaimana tercermin dalam kebijakan UU No. 5 Tahun 1974) menjadi local democracy model (sesuai UU No. 22 Tahun 1999) telah membawa semangat pemerintahan daerah yang mengedepankan partisipasi masyarakat. Akan tetapi, partisipasi masyarakat yang nyata dalam pemerintahan daerah tak kunjung terealisasi hingga munculnya UU No. 32 Tahun 2004 sebagai penyempurnaan dari UU No. 22 tahun 1999. Hingga kini partisipasi nyata dari masyarakat sebagai unsur utama daerah otonom dalam otonomi daerah tetap belum menampakkan tanda-tanda peningkatan. Untuk itu, diperlukan kajian yang memadai tentang partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah sehingga dapat diperoleh alternatif penyelesaian masalah yang mampu mendorong terjadinya percepatan partisipasi masyarakat. Dengan berbekal pendekatan berpikir sistem kajian tersebut dilakukan dalam kajian ini. Harapannya adalah ditemukan suatu pengungkit yang mampu mencapai percepatan partisipasi melalui perubahan kecil dari parameter paling sensitif dalam sistem partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah.
Diterbitkan oleh :
Bayumedia Publishing
ISBN : 978-979-3323-14-5
Selengkapnya :
1 komentar:
Assalammualaikum. Bapak, boleh saya tahu bagaimana cara atau beli dimana buku bapak ttg partisipasi publik ini utk bahan referensi saya menyusun tesis. Terimakasih sebelumnya.
Posting Komentar