Rabu, 14 Februari 2018
Senin, 15 September 2014
Peta Konsep Desentralisasi & Pemerintahan Daerah
Oleh :
Dr. M. R. Khairul Muluk, M.Si
Pengantar Oleh :
Prof. Dr. Bhenyamin Hoessein
Guru Besar Pemerintahan Daerah FISIP UI
Sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, kebijakan desentralisasi telah mengalami beberapa kali perubahan yang ditandai dengan pasang surutnya derajat desentralisasi. Perubahan kebijakan desentralisasi ini menandai pula arah pendulum yang sering kali berubah antara structural efficiency model dan local democracy model. Era reformasi mencatat arah pendulum menuju local democracy model sesuai semangat yang dikedepankan dalam UU Nomor 22 Tahun 1999. UU tersebut telah diganti dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 yang berusaha mempertemukan semangat efisiensi dan demokrasi, namun semangat local democracy model masih tampak kuat dengan dominannya pengaturan tentang pilkada langsung.
Memang desentralisasi pada dasarnya merupakan sebuah keniscayaan bagi penyelenggaraan pemerintahan demokratis di negara sebesar Indonesia. Kebijakan desentralisasi melahirkan pemerintahan daerah yang memiliki polical variety untuk menyalurkan local voice dan local choice, Desentralisasi dimaksudkan sebagai instrumen yang mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat yang tergolong majemuk dengan kondisi dan potensi yang beragam pula. Namun demikian, perlu pula diwaspadai bersama kemungkinan dampak negatif desentralisasi yang tak terkendali seperti munculnya republik kecil, raja kecil, dan KKN sebagai akibat lemahnya kontrol pusat terhadap daerah. Jika dampak negatif terjadi maka bukannya kemaslahatan yang diperoleh namun kemudharatan kolektif yang dinikmati. Tentu hal ini tidak dilehendaki oleh kita semua.
Diterbitkan oleh :
ITSPress bekerja sama dengan Lembaga Penerbitan & Dokumentasi FIA UNIBRAW
ISBN 978-979-8897-44-3
Selengkapnya : Peta Konsep Desentralisasi & Pemerintahan Daerah
Knowledge Management ( Kunci Sukses Inovasi Pemerintahan Daerah )
Oleh : Dr. M.R. Khairul Muluk, M.Si
Dunia berubah menjadi lebih kompleks seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi yang melahirkan banyak paradoks. Globalisasi semakin kuat pada saat derasnya tuntutan otonomi lokal. Desakan partisipasi dalam pemerintahan menguat pada saat dibutuhkannya profesionalisme yang lebih baik. Anggaran perang semakin besar pada saat dibutuhkannya anggaran kesejahteraan yang lebih banyak. Tantangan demikian tak dapat diselesaikan jika hanya menggunakan cara-cara lama. Kelangsungan tatanan pemerintahan dapat terancam jika tak segera ada solusi kreatif. Inovasi sektor publik dibutuhkan dalam kondisi ini untu menjaga keberlanjutan pemerintahan sekaligus memecahkan 'the unsolved problems' dengan cara-cara baru. Mengembangkan inovasi secara berkelanjutan hanya bisa dilakukan dengan menghargai dan mengelola pengetahuan (knowledge management). Teori baru ini digunakan untuk menghindari terjadinya kekauan inti sekaligus membangun inti suatu organisasi.
Diterbitkan oleh :
Bayumedia Publishing bekerja sama dengan Lembaga Peneribitan & Dokumentasi FIA-UNIBRAW
ISBN : 978-979-3323-25-1
Jumat, 12 September 2014
Menggugat Partisipasi Publik dalam Pemerintahan Daerah (Sebuah Kajian dengan Pendekatan Berpikir Sistem)
Oleh : Dr. M.R. Khairul Muluk, M.Si
Era Reformasi membawa angin perubahan yang besar dalam pemerintahan daerah di Indonesia. Perubahan dari structural efficiency model (sebagaimana tercermin dalam kebijakan UU No. 5 Tahun 1974) menjadi local democracy model (sesuai UU No. 22 Tahun 1999) telah membawa semangat pemerintahan daerah yang mengedepankan partisipasi masyarakat. Akan tetapi, partisipasi masyarakat yang nyata dalam pemerintahan daerah tak kunjung terealisasi hingga munculnya UU No. 32 Tahun 2004 sebagai penyempurnaan dari UU No. 22 tahun 1999. Hingga kini partisipasi nyata dari masyarakat sebagai unsur utama daerah otonom dalam otonomi daerah tetap belum menampakkan tanda-tanda peningkatan. Untuk itu, diperlukan kajian yang memadai tentang partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah sehingga dapat diperoleh alternatif penyelesaian masalah yang mampu mendorong terjadinya percepatan partisipasi masyarakat. Dengan berbekal pendekatan berpikir sistem kajian tersebut dilakukan dalam kajian ini. Harapannya adalah ditemukan suatu pengungkit yang mampu mencapai percepatan partisipasi melalui perubahan kecil dari parameter paling sensitif dalam sistem partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah.
Diterbitkan oleh :
Bayumedia Publishing
ISBN : 978-979-3323-14-5
Selengkapnya :
Langganan:
Postingan (Atom)